Pemilu

KPU Kaltara Belum Eksekusi Putusan. Ini Sebabnya

Oleh: Rustan Editor: Rustam Sayuti 05 Dec 2023 - 18:06 Tarakan
KPU Kaltara Belum Eksekusi Putusan. Ini Sebabnya
Ketua KPU Kaltara, Suryanata Al Islami. (foto: Muhamad Rajabsyah/RRI Tarakan)

KBRN, Tanjung Selor : Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kalimantan Utara (Kaltara) belum mengeksekusi putusan majelis Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kaltara yang mengabulkan permohonan kedua partai politik.

Pasalnya, menurut Ketua KPU Kaltara, Suryanata Al Islami, putusan tersebut justru ditolak oleh Bawaslu RI, setelah dilakukan koreksi.

β€œKeluar putusan dari Majelis Bawaslu Kaltara yang ternyata hasil putusannya itu dikoreksi oleh Bawaslu RI. Terhadap putusan ajudikasi Bawaslu Kaltara menyatakan bahwa menolak secara keseluruhan permohonan pemohon,” ujar Suryanata Al Islami, Sabtu (2/12/2023.

Terbaru, Suryanata mengaku mendapatkan informasi bahwa Partai Nasional Demokrat (NasDem) dan Partai Demokrat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Samarinda.

Sementara KPU Kaltara telah melaporkan semua perkembangan pasca penetapan Daftar Pemilih Tetap (DCT) kepada KPU RI. Termasuk proses ajudikasi hingga hasil koreksi dari Bawaslu RI.

Ini perlu dilakukan karena KPU RI memegang memiliki kewenanangan penuh terhadap logistik. Ia pun memastikan tahapan tetap berjalan.

Hanya saja, Suryanata mengakui, proses ajudikasi ini menghambat pencetakan surat suara terutama untuk Daerah Pemilihan (Dapil) Kaltara 1.

Persoalan ini sendiri mencuat setelah KPU Kaltara memutuskan masing-masing seorang bakal calon anggota legislatif dari kedua partai tersebut tidak memenuhi syarat masuk DCT DPRD Kaltara pada 3 November 2023.

Partai NasDem dan Demokrat kemudian mengajukan permohonan gugatan kepada Bawaslu Kaltara pada 7 November 2023 yang ditindaklanjuti dengan proses mediasi. Namun tidak memcapai kata sepakat.

Proses dilanjutkan melalui ajudikasi yang telah diputuskan pada sidang pada 23 November 2023 dengan mengabulkan permohonan pemohon. Namun, putusan tersebut justru ditolak oleh Bawaslu RI setelah dilakukan koreksi. (Rajab)