Pemilu

Bawaslu Ajak Masyarakat Kubar Ikut Awasi Kegiatan Kampanye

Oleh: Mikael Carolus Jaang Editor: Alfian 06 Dec 2023 - 16:06 Samarinda
Bawaslu Ajak Masyarakat Kubar Ikut Awasi Kegiatan Kampanye
Bawaslu Ajak Masyarakat Kubar Ikut Awasi Kegiatan Kampanye

KBRN, Sendawar: Tahapan Kampanye Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten/Kota, Provinsi DPR dan DPD RI serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dalam pelaksanaan Pemilu 2024, sudah berlangsung sejak tanggal 28 November 2023, sampai dengan 10 Februari 2024 mendatang.

Hal ini tentu menjadi perhatian Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dari semua tingkatan, termasuk Bawaslu Kabupaten Kutai Barat (Kubar), Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) guna memastikan, tidak ada kecurangan atau pelanggaran yang dilakukan peserta Pemilu, baik oleh Calon Presiden dan Wakil Presiden maupun Calon Anggota Legislatif (Caleg).

Ketua Bawaslu Kubar, Lourensius mengatakan, untuk pengawasan pihaknya menggerakkan seluruh sumber daya yang ada. Mulai jajaran Panwaslu Kecamatan, Pengawas Kelurahan/Desa, termasuk mendorong kerjasama dengan stakeholder seperti unsur Pemerintah Kecamatan dan Kampung, hingga Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama.

“Jadi pengawasan itu sepanjang kampanye, mulai dari APK nya termasuk jadwal-jadwal kampanye di tiap Kecamatan, itu juga kita awasi. Kan ada jadwal yang sudah di susun KPU, jadwal kampanye tiap kecamatan dari masing-masing Parpol, itu yang kita pantau terus,” kata Lourensius kepada RRI, Rabu (6/12/2023).

“Ada gak kegiatannya, kita pantau terus. Karena kalau ada pemberitahuan kegiatan kampanye pasti kita awasi, karena kita tahu sekarang yang bolehkan pertemuan terbatas, tatap muka, kemudian juga penyebaran termasuk pemasangannya,” lanjut Louren.

Hanya saja, ia mengaku, dari sisi Sumber Daya Manusia (SDM) jajaran pengawasan yang ada saat ini masih sangat minim jika dibandingkan dengan sesama penyelenggara, dalam hal ini Komisi Pemulihan Umum setempat.

Maka itu, Ia mengharapkan terutama kepada peserta Pemilu agar mentaati segala aturan yang sudah ditetapkan berdasarkan undang-undang yang berlaku dalam pelaksanaan Pemilu 2024. Demikianpun kepada penyelenggara agar melaksanakan semua tahapan sesuai dengan PKPU.

Demikian juga kepada masyarakat, agar bisa membantu pengawas pemilu, terutama dalam menyampaikan informasi dan masukan kepada bawaslu, tentang Potensi-potensi pelanggaran, baik yang di lakukan oleh peserta maupun penyelenggara Pemilu.